Program ICMI
Kamis, 25 September 2011
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM
IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA
ORGANISASI WILAYAH JAWA BARAT
TAHUN 2005-2010 (GBP 2005)
I. MUKADIMAH
Dalam beberapa tahun ke depan, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat masih akan menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat. Selain tantangan untuk memulihkan krisis ekonomi yang masih terpuruk, juga tantangan untuk menjalankan proses penegakan hukum, demokratisasi, otonomi daerah secara etis dan berkeadilan.
Bersamaan dengan itu, dinamika kehidupan masyarakat yang makin komplek, pengaruh globalisasi yang semakin luas dan cepat, serta pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informasi dengan segala konsekuensinya, juga merupakan tantangan yang harus dihadapi, selain itu juga masih menghadapi masalah melunturnya sikap-sikap etika dan moral yang makin menurunkan harkat martabat bangsa. Persoalan ini menjadi teramat krusial karena bukan saja terbukti menjadi penyebab kegagalan proses pemulihan krisis, tetapi juga merupakan prakondisi yang menghambat proses pembangunan dan pemberdayaan rakyat dimasa depan.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, sesuai dengan kondisi dan peran ICMI di tengah masyarakat bangsa, bahwa setiap anggota ICMI memahami bahwa dewasa ini tidak lagi mudah untuk mendapatkan bantuan dana, ataupun kekuasaan dalam melaksanakan program-program kelembagaan. ICMI adalah kumpulan cendekiawan muslim yang ingin beramal ma’ruf meningkatkan harkat dan derajat umat Islam. Dalam mencapai cita-cita tersebut di atas, tentu saja setiap anggota ICMI dengan segala keterbatasannya, ingin mendorong lingkungan masyarakat sekitarnya untuk mampu memahami dan meningkatkan potensinya. Setiap anggota ICMI diharapkan mampu menjadi pendorong, motivator, atau fasilitator masyarakat yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat di semua bidang kehidupan secara holistik dan integral. Melalui program-program pokok yang disepakati bersama mampu memberikan multiplier effect bagi meningkatnya kualitas sumberdaya manusianya sesuai dengan visi dan misi Jawa Barat menjadi Propinsi Termaju dan Mitra Terdepan Ibukota Negara dalam menunjang Pembangunan Negara.
Dengan demikian paradigma pembangunan di masan depan harus memberikan tekanan pada pemberdayaan masyarakat secara lebih fokus dan nyata, sehingga masyarakat Jawa Barat berproses menjadi masyarakat madani yang bermartabat, memenuhi lima kriteria kualitas, yakni:
Pertama, masyarakat yang menjungjung tinggi moral, etika dan supermasi hukum sebagai resonansi dari kualitas iman dan taqwa;
Kedua, masyarakat yang mampu berfikir logis (rasional), sistematis dan konsisten sebagai resonansi dari kualitas fikir, sehingga di samping mampu menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan (alam maupun humaniora) dan teknologi yang berdaya saing tinggi juga mampu menghargai perbedaan dengan landasan pada nilai- nilai kritis dan demokratis;
Ketiga, masyarakat yang mampu berkarya secara profesional berlandaskan pada metode, teknologi dan cara inovatif lainnya;
Keempat, masyarakat yang efisien dan produktif dalam berbagai bidang kehidupan sebagai resonansi dari kualitas kerja; dan
Kelima, masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang sejahtera dengan berbagai instrumen yang menjadi prasyarat, seperti pendapatan, kesempatan kerja, pendidikan dan sebagainya.
Tentu saja untuk mewujudkan lima aspek kualitas tersebut diperlukan berbagai proses dan langkah strategis serta pendekatan yang tepat. Maka perlu disusun sebuah skenario program pemberdayaan yang terukur, serta konstektual dengan realitas dan tuntutan yang ada, terutama berkaitan dengan desentralisasi pembangunan melalui pemberlakuan Undang-undang No. 34 tahun 2002 tentang Otonomi Daerah.
Program pemberdayaan seperti inilah yang akan dijalankan ICMI Orwil Jawa Barat, sebagai salah satu komponen bangsa yang sejak awal mencanangkan pengembangan SDM. ICMI akan melaksanakan berbagai upaya yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang diarahkan kepada peningkatan lima kualitas SDM seperti yang telah disebutkan.
II. VISI DAN MISI PROGRAM
ICMI merupakan organisasi cendekiawan muslim yang berorientasi pada pelaksanaan program-program kekaryaan dalam pemberdayaan umat yang didukung oleh pemikiran kecendekiawanan dengan mempersiapkan kader-kader pemimpin disegala bidang kehidupan untuk mencapai kualitas iman dan taqwa, kualitas fikir, kualitas karya, kualitas kerja dan kualitas hidup.
Visi dan misi ini sekaligus merupakan tolak ukur keberhasilan ICMI dalam lima tahun mendatang (2005-2010), baik ICMI sebagai sebuah gerakan pemikiran, gerakan kebudayaan, maupun gerakan kekaryaan. Dengan demikian seluruh program yang dijalankan haruslah mengacu kepada lima aspek kualitas tersebut secara integral.
Sesuai dengan hierarki organiasi dimana jaringan ICMI tersebar mulai dari tingkat pusat hinggga tingkat orsat, termasuk badan-badan otonom, maka agar program pemberdayaan masyarakat bisa dilaksanakan secara efektif, dilaksakana pembagian tugas dan peran dari masing-msaing jenjang organisasi ICMI, seperti;
1. Pengurus pusat mengambil tugas dan peran dalam aspek-aspek strategis nasional, seperti: pengkajian, kebijaksanaan umum, dan advokasi.
2. Pengurus orwil mengambil tugas dan peran dalam kebijaksanaan operasional di wilayah, tataran sistem koordinasi, monitoring, pelatihan, dan evaluasi.
3. Pengurus orda mengambil tugas dan peran dalam koordinasi operasional kegiatan-kegiatan orsat.
4. Pengurus orsat dan badan otonom mengambil tugas dan peran dalam tataran operasional implementasi.
III. FOKUS PROGRAM PEMBERDAYAAN
Agar visi dan misi Program ICMI dapat diaplikasikan secara nyata, maka ditentukan fokus-fokus program-program berdasarkan isu yang mendesak (current issue) serta terkait dengan peluang dan kebutuhan riil masyarakat. Program-program tersebut adalah:
1. Pemberdayaan Pendidikan,
Mutu pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah memprihatinkan, baik dari sisi pengelolaan maupun dari sisi materi (substansi pendidikan). Oleh karena itu, untuk mencapai visi dan misi ICMI, pemberdayaan pendidikan merupakan kunci penting yang harus dilakukan. Sejalan dengan Program Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, yang memberikan fokus perhatian pada peningkatan Indek Pembangunan Manusia yaitu meningkatkan pendidikan Sumber Daya Manusia, meningkatkan Kesehatan dan meningkatkan Daya Beli, maka ICMI Orwil Jawa Barat beserta Orda dan Orsat-orsatnya akan mendukung sepenuhnya program peningkatan IPM Jawa Barat ini dengan antara lain :
a. Community Base Education
Pengelolaan pendidikan yang berpusat kepada negara, sedikit banyak telah mengikis prakarsa dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan. Hal ini terlihat dari lebih populernya sekolah yang berstatus “negeri” (yang nota bene pengelolaannya sangat menyita subsidi) dari pada swasta yang sebagian besar sumber dana berasal dari masyarakat.
Penyerahan pengelolaan (deregulasi) pendidikan kepada masyarakat di samping akan memperingan beban negara juga akan menumbuhkan kemandirian dan tanggujang jawab masyarakat terhadap pendidikan. Untuk hal ini penting dikaji tentang sistem Pesantren yang hampir seluruhnya dirancang dan dikelola oleh masyarakat, untuk kemudian sistem tersebut disempurnakan dan ditranformasikan ke dalam sistem pendidikan yang sesuai dengan semangat perkembangan zamam.
Hasil dari pengkajin tersebut merupakan modal ICMI untak menjadikan community base education sebagai sebuah gerakan yang dimulai dengan pengembangan model-model lembaga-lembaga pendidikan yang memenuhi standar kualifikasi yang unggul.
b. Pengembangan Model Pendidikan Kesalehan Sosial.
Tendesi sistem pendidikan yang sekuler tidak memberikan dampak kepada pembangunan manusia yang seutuhnya. Sekolah-sekolah formal mengejar IP anak didiknya terfokus pada nilai IQ yang tinggi sering meninggalkan waktu belajar untuk meningkatkan EQ maupun SQ. Padahal masyarakat yang maju ternyata tidak hanya ditunjang oleh keunggulan Iqnya saja tetapi kepada kedisiplinan mereka dalam menjaga etika, moral dan budayanya yang tinggi. ICMI yang menyadari adanya tendensi sistem pendidikan yang sekuler ini, perlu berupaya membangun model-model pendidikan yang integral seperti pengembangan training/pelatihan-pelatihan peningkatan EQ yang sekarang sudah mulai marak dan mengembangkankan kepada model-model pelatihan SQ sepeti yang dilakukan oleh Agym dengan model Management Qolbu-nya (MQ). Hasil dari model-model pelatihan tersebut dapat menumbuhkan kesalehan sosial masyarakat Jawa Barat yang lebih baik.
Dilain fihak pengembangan kurikulum pada pendidikan formal mulai pada tingkat Dasar, Menegah sampai Tinggi perlu menekankan pada pelajaran ahlaq, budi-pekerti dan penanaman moral-etika yang lebih jelas dalam setiap kurikulum dan silabusnya. Gagasan-gasan anggota ICMI kearah ini harus digalakkan.
c. Peningkatan Mutu Sistem Pembelajaran Berbasis Imtaq
Sementara dari sisi sistem pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dikoreksi dan dikembangkan khususnya pada muatan peningkatan iman dan taqwa peserta didik:
Pertama, materi pendidikan yang selama ini bersifat dikotomis harus segera dirubah menjadi bersifat integral, dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada pada lingkungan dan masyarakat. untuk itu hal ini ICMI akan membantu membuat standardisasi mutu pendidikan yang mengacu kepada pencapaian 5-K secara holistis.
Kedua, pelaku-pelaku pendidikan, terutama guru harus ditingkatkan profesionalitasnya (kompetensi, komunikasi, etos, dedikasi, ketauladanan, dst),. Sedemilkian rupa mereka memiliki posisi tawar untuk meningkatkan kesejahteraan.
Untuk hal ini ICMI perlu berperan, baik dalam tataran strategis (sebagai konsultan) maupun dalam tataran aplikatif (sebagai pengelola) dengan mengembangkan model-model pendidikan yang sesuai dengan peluang dan potensi wilayah:
- pendidikan formal, dengan berperan sebagai konsulatan dan pengembang pendidikan, mulai dari tingkat pradasar dan hingga perguruan tinggi.
- pendidikan non formal dalam bentuk pelatihan dan pengkaderan yang menunjang pengembangan usaha sektor riil masyarakat, seperti: pelatihan/kursus otomotif, agribisnis, jasa dan telekomunikasi.
2. Pemberdayaan Ekonomi
Keterpurukan ekonomi yang saat ini dialami masyarakat Indonesia mestilah dibangun kembali dengan bertumpu pada kekuatan dan sumberdaya yang tersedia dan bisa dimobilisir. Pemberdayaan ekonomi mikro dengan mengembangkan pengusaha kecil dan menengah merupakan pilihan yang harus dijalankan.
Perubahan paradigma pembangunan yang semula menempatkan sumberdaya manusia sebagai faktor produksi dengan sistem kebijakan dan pengelolaan yang sentralistis menjadi lebih memandang lebih eksistensi dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan pembangunan sistem kebijaksanaan den pengelolaan yang lebih desentralistis, merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan.
Sumberdaya daerah yang bisa dikelola harus menjadi modal utama. Hal ini mau tidak mau harus ditempuh dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan (skill) masyarakat daerah yang bersangkutan.
Ada beberapa peluang pemberdayaan ekonomi yang dipandang stratyegis dan visible untuk dijalankan oleh ICMI dengan ujung tombak Osat-orsat, yakni:
a. Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Syariah
Program pengembangan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah yang sekarang sudah mulai marak diminati masyarakat dan pemerintah daerah perlu diamati perkembangannya. Sistem perbankan yang sebagian besar bersifat Branbch banking System, ternyata selain hanya menyedot dana rakyat di daerah ke pusat (jakarta) dan sedikit sekali yang kembali ke daerah juga penerapan sistem syariahnya baru merupakan labelnya saja. Sistem perbankan syariah masih tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan perbankan konvesional, seperti penetapan suku bunga. Maka itu ICMI bisa melakukan pengkajian terhadap kemungkinan dikembangkannya lembaga keuangan daerah yang bersifat unit banking system atau bentuk lembaga keuangan syariah yang lebih jelas, yang memberikan kemungkinan kepada rakyat di daerah untuk mudah mengakses sekaligus sebagai lembaga mobilisasi keuangan yang digali dari sumber daya lokal untuk kepentingan masyarakat lokal
Seiring dengan pengembangan lembaga keuangan daerah perlu juga dikaji dan dikembangkan sistem pengkaderan bagi lahirnya pengusaha-pengusaha lokal, baik skala kecil, menengah bahkan besar. Potensi zakat dari golongan muzaki yang cukup besar harus dapat dikelola sebaik mungkin sehingga masyarakat dapat hidup dalam ekonomi syariah.
b. Program Pengembangan BMT dan Usaha Kecil Menengah
Pelaksanaan kelembagaan ekonomi syariah yang sudah mulai menjadi kebutuhan masyarakat seperti BMT, Takaful, Pinbuk dll. Beberapa tahun terahir ini tampaknya mengalami tantangan yang cukup berat. Apabila tidak ada upaya untuk mengembangkannya secara intensif dan meluas, mungkin akan hanya tinggal namanya saja. Karena lembaga perekonomian ini adalah asli hasil pemikiran dan usaha keras para anggota ICMI, maka dibutuhkan inovasi-inovasi baru dalam memperkuat keberadaannya. Skema-skema usaha kecil, UKM dan mikro kredit yang sedang digalakkan pemerintah adalah peluang yang cukup strategis untuk ditangkap.
Demikian pula dengan keberadaan koperasi masjid, atau majelis talim dimana dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan amal usaha muslim yang mengambil basis kegiatan bersumber di masjid perlu di-desiminasikan dari satu orsat ke orsat lainnya.
c. Program Revitalisasi Pertanian
Konsep kembali kepada sumberdaya (resources base) menjadikan pertanian merupakan sektor yang sangat diharapkan, setelah mengalami keterpurukan akibat konsep ekonomi industri manufaktur yang menyebabkan sektor ini termarginalisasikan, maka ke depan usaha pertanian (temasuk perkebunan, kehutanan, perikanan darat dan perternakan) menjadi berpeluang untuk bangkit kembali. Oleh karenanya penataan sistem dan aplikasi pertanian mendesak untuk dilakukan, antara lain, menyangkut;
- Sistem kebijakan yang berpihak pada masyarakat tani.
- Pengembangan Agropolitan dengan fokus pada :
-
- Pengembangan pertanian yang ramah lingkungan seperti pengembangan produk pertanian organik.
- land reform dan reformasi hukum yang berkaitan dengan masalah lahan pertanian dan pedesaan.
- Jasa yang memasarkan hasil-hasil industri pertanian, bursa komoditi.
-
-
- Perintisan dan pengembangan agro-bisnis dan agro-industri
- Teknologi dan insfrastruktur pertanian
- Sistem produksi, permodalan dan sistem pasar
- Sistem kelembagaan dan sumber daya manusia (petani)
Tentu saja dalam kerangka globalisasi perlu juga adanya pengkajian dan pemberdayaan petani, untuk itu hal ini ICMI betindak sebagai katalisator bagi tumbuhnya usaha-usaha pertanian yang berdaya saing regional, nasional dan internasional.
d. Progam Pengembangan Daerah Pesisir dan Kelautan.
Bila melihat luasan wilayah beserta segenap kekayaannya, maka laut memiliki potensi yang sangat besar yang belum termanfaatkan dengan optimal, karena sebagian besar wilayah pesisir Jawa Barat di bagian utara maupun selatan, masih dikategorikan sebagai daerah-daerah tertinggal yang perlu dikembangkan. Selain wilayah pesisir yang didominasi oleh nelayan miskin, yang sering kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, potensi tambak dan nelayan tangkap perlu dikembangkan dan dimodernisir. Atas dasar itu program pemberdayaan, masyarakat nelayan menjadi begitu strategis, sehingga mereka mampu memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya sebagai sarana peningkatan kualitas dirinya dan masyarakat.
Dalam kegiatan pemberdayaan ini ICMI khususnya batom MKPD (majelis Kajian Pembangunan Daerah) seyogiyanya mampu memberikan fasilitas dengan mengembangkan data base (basish data) yang relevan bagi kegiatan pengembangan antara lain;
1) Data tentang peta keunggulan (potensi) wilayah
2) Data potensi sumberdaya manusia dan
3) Data tentang peluang dan potensi usaha
e. Program Industri, Teknologi, Jasa dan Pariwisata.
Penanaman Modal Asing yang sangat terbuka dalam iklim Investasi di Indonesia, hampir mengabaikan pengembangan temuan-temuan iptek domestik, sehingga pertumbuhan hasil-hasil penelitian dari berbagai perguruan tinggi yang terkenal di Jawa Barat makin hari makin menurunkan ranking kapability dan kompetensi di tingkat internasional. Karena itu perlu segera dilakukan revitalisasi kompetensi dibidang teknologi untuk mengisi penggunaan berbagai teknologi dalam industri, jasa dan pariwisata.
Kampanye cintai produk dalam negri atau produk nasional, dimana banyak menggunakan komponen dan teknologi lokal atau dalam negri, seyogiayanya semua anggota ICMI dimanapun berada menjadi terpanggil untuk ikut serta.
Fenomena yang kurang baik bahwa sektor pariwisata yang menimbulkan ekses negatif mada moral masyarakat, perlu dikaji sedemikian rupa agar kegiatan pariwisata dapat menumbuhkan seni budaya lokal yang menjadi primadona pariwisata, dan bukan sebaliknya tempat kemunkaran dan teror.
f. Program Pengembangan Sektor Riil
Sektor riil jangan diartikan hanya pembangunan bangunan-bangunan saja. Kekayaan alam, Sumber Daya Manusia serta tersedianya peluang permodalan merupakan kekuatan yang bisa dijadi modal dasar bagi kegiatan sektor riil di masyarakat. Untuk itu melalui Orda, Orsat dan Badan Otonom, ICMI perlu berperan sebagai penggerak sekaligus pelaksana sektor riil dengan mengembangkan model-model unit usaha berdasarkan sumber daya dan peluang yang ada di daerah masing-masing, baik dalam sub sektor produksi, industri maupun jasa, seperti: agri bisnis, agri industri, telekomunikasi dan informasi, poliklinik, perikanan, bengkel otomotif, perdagangan dan sebagainya.
Untuk menggerakan dan melaksanakan usaha sektor riil ini ICMI perlu melakukan pelatihan dan pengkaderan. Oleh kerena itu juga ICMI dan badan-badan otonom perlu membuat modul-modul pelatihan dan pendidikan yang unggul.
3. Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.
Wabah penyakit yang dewasa ini melanda dunia bukan saja HIV/AID tetapi flu burung. WHO memperkirakan lebih dari 20 juta orang akan terjangkiti penyakit ini diseluruh dunia. Indonesia menghadapi wabah flu burung dapat memanfaatkan hasil-hasil dari negara-negara lain, tetapi masalah HIV/AID dan narkoba sudah dianggap bukan lagi masalah dunia. Dilihat dari segi peluruhan nilai-nilai etika, moral dan peradaban umat Islam, dua wabah ini yaitu HIV/AID dan narkoba sebetulnya adalah wabah yang sangat kritis harus segera ditanggulangi. Karena dua penyakit ini sangat berkaitan dengan masalah haram atau perbuatan yang dilarang Allah SWT yang deritanya tidak hanya ditanggung di dunia saja tetapi juga di akhirat nanti.
Lingkungan, perilaku dan norma-norma kehidupan rumah tangga banyak menjadi pemicu berjangkitnya wabah HIV/AID dan narkoba ini. Kita seluruh anggota ICMI patut membantu sepenuhnya perhatian dan upaya Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ini. Dianjurkan para anggora ICMI baik perorangan maupun kolektif dengan kecendekiawanannya dan kemampuannya harus menjadi pelopor dalam memberantas penyakit masyarakat ini.
4. Pengembangan Kelembagaan dan Kaderisasi
Selain anggota ICMI dapat menyumbangkan amal baktinya bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya, juga sebaiknya memperhatikan juga kelembagaan ICMI sebagai kekuatan sinergi kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Penguatan organisasi dengan agenda terstruktur maupun acara-acara yang dapat menguatkan rasa kebersamaan dan silaturahim harus menjadi kebutuhan setiap anggota. Karena itulah mengapa ICMI ada.
Agar fokus program pemberdayan ekonomi, pendidikan dan informasi dengan baik, maka perlu didukung oleh kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tubuh ICMI sendiri. Oleh karena itu ICMI perlu terus mengembangkan dan memperluas jaringan kelembagaan seraya meningkatkan kualitas SDM, terutama yang ada di Badan Otonom dan orsat yang menjadi ujung tombak ICMI, khususnya dalam rangka mengantisipasi penyelenggaraan otonomi daerah yang harus makin mandiri dan bertanggung jawab. Batom-batom seperti Masika, MKPD, Orbit, dll untuk terus dibina dan dikembangkan, malah perlu pula secara bertahap Batom ini dapat menjadi amal usaha Orsat atau Orwil yang memberikan sumbangannya bagi Orsat maupun Orwil agar kegiatan-kegiatan di Orsat dan Orwil dapat terus berkembang.
Persiapan SDM ini dapat ditempuh dengan melakukan database keahlian melalui pengembangan electronic member card, serta pelatihan-pelatihan. Oleh karenanya ICMI dan batom-batom perlu membuat modul-modul pengkaderan yang sistemik, relevan dan unggul.
IV. BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN
Program pemberdayaan dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada dan dibutuhkan. Bentuk-bentuk tersebut sebagai berikut:
- Pengkajian
program berbentuk pengkajian adalah untuk mencari, membuktikan dan menemukan pemikiran atau konsep baru tentang masalah yang kemudian disosialisasikan dan diadvokasikan sesuai dengan relevansi dan kepentingannya.
2. Pelembagaan
Gagasan atau konsep baru yang dimiliki oleh individu atau lembaga akan berjalan lebih efektif dan bisa meningkatkan aksesibilitas umat apabila dijalankan melalui lembaga yang profesional, gagasan atau konsep seperti ini bisa dilembagakan dalam upaya menjadi wahana penghidupan potensi dan mekanisne yang mempermudah pemanfaatannya oleh umat dan masyarakat.
3. Pengembangan Jaringan
Program langsung dalam bentuk perluasan jaringan adalah untuk membangun mitra kerja dengan lembaga terkait, baik pemerintah maupun masyarakat.
4. Kegiatan Langsung (Aksi)
Program yang berbentuk kegiatan konkrit seperti pusat-pusat inkubasi bisnis yang ditangani langsung oleh secara mandiri atau dengan mitra kerja, baik oleh organisasi pusat, organisasi wilayah, atau oleh badan-badan otonon dan kelompok-kelompok kerja.
V. STRATEGI PEMBERDAYAAN
Program yang di rencanakan dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi pendekatan sebagai berikut:
1. Fungsionalisasi dan Fasilitas
Program tidak menduplikasi program kerja dari lembaga lain yang sudah ada. Program yang dijalankan hanya memperkaya wahana pengabdian untutk mendorong pendayagunaan potensi kelembagaan umat islam yang sudah ada, sehingga program bersifat khas yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama kemitraan yang diarahkan juga untuk memperkuat potensi mitra kerja, dengan demikian ICMI hanya berfungsi sebagai fasilitator yang memungkinkan lembaga yang ada tersebut dapat menjalankan tujuan kelembagaannya secara efektif dan produktif.
2. Institusionalisasi
Program ICMI bersifat khas, yaitu memperkuat kelembagaan yang telah ada dengan memperkenalkan gagasan baru yang sesuai dengan umat dan masyarakat Indonesia. Program kerja diarahkan sebagai rintisan dan dikembangkan melalui lembaga yang rasional dan profesional. Institusionalisasi dilaksanakan bila, baik di dalam maupun diluar ICMI memang belum tersedia secara profesional.
3. Inkubasi dan Diseminasi
Para anggota ICMI diharapkan dapat mengembangkan berbagai model inovatif yang kemudian dapat ditularkan (diseminasi) ke tempat lain. Bentuk-bentuk pelatihan dan pameran kegiatan-kegiatan yang dianggap berhasil secara berkeliling dari satu orsat ke orsat yang lain, perlu segera dirintis. Program kerja dapat berfungsi inkubasi atau sebagai diseminasi, perluasan dan pemerataan. Informasi mengenai gagasan-gagasan baru yang bersifat inovatif, rintisan model-model dan kasus-kasus sukses tersebut sebagai kegiatan nyata dalam rangka meningkatkan 5-k di kalangan umat dan masyarakat.
4. Intergrasi dan Penguatan Jaringan
Program kerja berfungsi sebagai sarana intergrasi dan perekatan umat dan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Dengan semua progam haruslah memberikan sumbangan ke arah proses perekatan ukhuwah islamiyah, persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya penguatan jaringan sebaiknya seluruh pengurus ICMI baik di Orwil, Orda maupun Orsat harus mampu melaksakan silaturahim ke organisasi-organisasi yang berada dibawahnya. Silaturahim adalah wajib hukumnya bagi keberlangsungan organisasi.
5. Mobilisasi
Program ICMI harus memberikan manfaat bagi kebutuhan dan usaha melakukan penghimpunan potensi umat dan masyarakat, sehinggga dapat diarahkan untuk mendukung upaya optimalisasi pendayagunaan sumberdaya bagi pencapaian 5-k. Karena itu bentuk-bentuk kegiatan Orsat yang mampu memobilisasikan anggota perlu sering dilaksanakan. Aset dan kesempatan yang belum tergali dikembangkan menjadi potensi nyata yang membawa perubahan sosial yang dikehendaki masyarakat.
VI. PRINSIP-PROINSIP PEMBERDAYAAN PROGRAM
Fokus program jangka panjang menengah dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Terpadu dan Menyeluruh (holistik-integral)
Perencanaan pelaksanaan dan evaluasi progam dilakukan dengan pendekatan terpadu (holistik-intergral) dan harus dihindarkan pendekatan secara sektoral dengan tetap mengacu pada peningkatan peran serta masyarakat, program ICMI dikembangkan untuk menjawab masalah bangsa dengan bertumpu pada mutu pembangunan Indonesia secara menyeluruh, sedangkan mekanisme internal dalam tubuh ICMI dan hubungan kemitraan dengan pihak luar perlu diarahkan untuk mewujudkan tujuan ICMI.
2. Inklusivitas
Mengingat ICMI merupakan komponen bangsa yang tak terpisahklan, maka program ICMI adalah bagian dari program pembangunan nasional. Salah satu ciri dalam penyusunan program ICMI adalah peran aktif dalam pembangunan nasional, baik pada tahap perencanaan (masukan untuk GBHN, Repelita, APBN, Undang-Undang dan Peraturan), tahap pelaksanaan, monitoring maupun dalam tahap evaluasi pelaksanaan pembangunan termasuk dalam penyiapan sumber daya manusia.
3. Kecendekiaan
Program kerja ICMI perlu dikembangkan atas dasar sifat kecendekiaan, yaitu keimanan dan ketaqwaan, kepekaan dan profesionalisme, di samping itu, program kerja ICMI perlu memanfaatkan iptek dan seni seoptimal mungkin, kecendekiaan juga terwujud pada pengutamaan partisipasi, efisiensi, dan produktivitas masyarakat dalam kegiatan ICMI. Dalam pemanfaatan iptek, secara implisit di dalamnya terkandung aplikasi prinsip-prinsip iptek berupa keterbukaan, konsistensi, berkembang dan kesetaraan (tidak hirarkis)
4. Pengutamaan pada proses.
Kaidah proses menjamin kesinambungan program dengan tetap memberikan peluang pada peningkatan dan pembaruan dalam mencapai tujuan, serta pelibatan masyarakat secara aktif. Proses dan pengendalian ini didukung terutama oleh pemanfaatan metode dan teknologi yang memberikan kemudahan dalam proses pencapaian sasaran.
5. Efisiensi, Efektifitas, Produktifitas dan Mutu Masyarakat
Program kerja ICMI perlu memaksimalkan produktivitas dan mutu masyarakat dari sumber yang terbatas baik modal maupun fasilitas, sarana dan prasarana fisik maupun non fisik, sumberdaya manusia dan waktu. Untuk itu diwujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber-sumber terbatas makro dan mikro ICMI, sehinga inefisiensi dapat dihindarkan.
6. Pemerataan dan Partisipasi
Masyarakat harus dipandang sebagai mitra yang memiliki potensi yang perlu difasilitasi agar mampu berkembang secara merata. ICMI sebagai katalisator untuk memperluas kesempatan dan akses informasi sebagai mitra kerja, sehingga mereka mampu mendayagunakan potensi internalnya secara efektif. Setiap program dikembangkan sebagai gagasan yang tumbuh dan dilaksanakan secara partisipatif oleh kekuatan mitra kerja. Dengan demikian ICMI tidak tumbuh sebagai outsider yang asing dengan menawarkan program yang sama sekali tidak kontektual dengan kebutuhan dan potensi masyarakat atau lembaga yang menjadi mitra.
7. Kesinambungan dan Peningkatan (Pengembangan)
Pada hakekatnya progam yang dilaksanakan merupakan proses pencapaian tujuan yang berkesinambungan dengan demikian program yang dilaksanakan pada setiap periode mesti merupakan pengembangan dan perbaikan dari program sebelumnya. Hal ini agar tidak terlalu banyak model-model baru yang sering tidak ada kelanjutannya sehingga tidak meningkatkan hasil kerja yang telah diraih secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.*
