Home / Media / Siaran Pers / Bpjs Kesehatan Hadirkan Pelayanan Yang Adil Ke Seluruh Masyarakat

BPJS Kesehatan Hadirkan Pelayanan yang Adil ke Seluruh Masyarakat


Posted on Rabu, 27 Sep 2017 12:48 WIB


BPJS Kesehatan Hadirkan Pelayanan yang Adil ke Seluruh Masyarakat

Jakarta (ICMI Media) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BPJS Kesehatan bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun PNS dan TNI/POLRI, veteran, perintis kemerdekaan serta keluarganya dan badan usaha lainnya atau masyarakat umum.

BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan tanggal 31 Desember 2013. BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan) yang dikelola PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU Nomor 24/2011 tentang BPJS berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Sejarah lahirnya BPJS Kesehatan diawali dengan Sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Kala itu, Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan pengembangan konsep SJSN. 

Pernyataan Presiden direalisasikan melalui penyusunan konsep Undang-Undang Jaminan Sosial (UU JS) oleh Kemenko Kesra (Keputusan Menko Kesra dan Taskin Nomor 25KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000 tanggal 3 Agustus 2000 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional).  

Kemudian DPA melalui Pertimbangan DPA RI Nomor 30/DPA/2000 tanggal 11 Oktober 2000 menyatakan perlu segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.

Dalam laporan pelaksanaan putusan MPR oleh lembaga tinggi negara pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 (Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR-RI Tahun 2001 butir 5.E.2) dihasilkan putusan pembahasan MPR yang menugaskan Presiden membentuk sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Tahun 2001, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri mengarahkan Sekretaris Wakil Presiden membentuk Kelompok Kerja Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pokja SJSN)

Visi BPJS Kesehatan:
Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya

Misi BPJS Kesehatan:
1.   Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem kerja yang efektif dan efisien.
2.   Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan.
3.    Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan kolektibiltas iuran, sistem pembayaran fasilitas kesehatan dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
4.    Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui peningkatan kerja sama antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
5.    Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung dengan SDM yang profesional, penelitian, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan proses bisnis dan manajemen risiko yang efektif dan efisien serta infrastruktur dan teknologi informasi yang handal. 

Landasan Hukum BPJS Kesehatan :
1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (ADV)


Tags :