Home / Media / Siaran Pers / Icmi Labusel Minta Blh Razia Perusahaan Industri Yang Tak Punya Uklupl

ICMI Labusel Minta BLH Razia Perusahaan Industri yang Tak Punya UKL-UPL


Posted on Senin, 13 Apr 2015 06:14 WIB


ICMI Labusel Minta BLH Razia Perusahaan Industri yang Tak Punya UKL-UPL

Razia ditujukan bagi perusahaan yang tidak memiliki dokumen Unit Pengelolaan Lingkungan dan Unit Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Kotapinang (SIB)- Disinyalir tak miliki dokumen Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) Izin Tempat Pembuangan Sementara Bahan Beracun Berbahaya, Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Abdullah MN Situmorang minta Kepala Badan Lingkungan Hidup Labusel merazia seluruh perusahaan industri yang terdapat di wilayah Labuhanbatu Selatan.

"Razia ditujukan bagi perusahaan yang tidak memiliki dokumen Unit Pengelolaan Lingkungan dan Unit Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Pasalnya, banyak perusahaan industri, perhotelan, rumah sakit umum dan klinik praktik dokter lainnya disinyalir tidak memiliki  dokumen itu," demikian dikatakan Abdullah di media lokal medan, hariansib.co, Minggu (12/4) di Medan.

Abdullah mendapatkan informasi bahwa ada beberapa Rumah Sakit Umum, klinik dan tempat praktek dokter yang tidak memiliki tempat pembuangan bahan racun berbahaya (B3). "Artinya, termasuk juga Izin Pemanfaatan Limbah Cair,” ujar Abdullah.

Menurutnya, razia BLH juga diminta melibatkan pihak terkait termasuk LSM dan wartawan demi menindaklanjuti amanat UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang patut dipatuhi semua perusahaan industri termasuk perhotelan Rumah Sakit Umum dan klinik praktik dokter lainnya.

Abdullah MN Situmorang menjelaskan, dalam pasal 103 disebutkan sanksi bagi pengelola B3 yang tidak memenuhi ketentuan UU 32 Tahun 2009 dapat dipidana penjara paling rendah 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar. Bahkan, setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan juga dapat dipidana penjara 3 tahun dan denda Rp 3 miliar. Begitu juga bagi setiap orang yang memberikan informasi palsu atau memberikan keterangan yang tidak benar perusahaan industri tidak memiliki dokumen perizinan dapat dipidana 1 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

"Bagi perusahaan industri, perhotelan, rumah sakit umum dan klinik praktik dokter lainnya yang  memiliki limbah B3 dan tidak menyediakan tempat limbahnya ke tempat yang telah ditentukan itu, kita minta agar pemilik perusahaan segera melengkapi dokumen UKL dan UPL dan izin lainnya agar tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan masyarakat sekitar perusahaan itu sendiri," ujar Abdullah MN Situmorang.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Labuhanbatu Selatan Drs Kholil Jupri Harahap yang dihubungi SIB lewat telepon genggamnya mengatakan, seluruh perusahaan industri baik perhotelan, rumah sakit umum dan klinik praktik dokter lainnya di Labusel wajib memiliki dokumen Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan Izin Tempat Pembuangan Bahan Beracun Berbahaya (B3). "Bagi perusahaan yang belum memiliki dokumen UKL-UPL diminta segera mengurusnya, karena diatur UU 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup," ujar Kholil.

Sumber : hariansib.co


Tags :