Home / Media / Siaran Pers / Icmi Negara Perlu Rumuskan Hukum Yang Atur Pencegahan Lgbt

ICMI : Negara Perlu Rumuskan Hukum yang Atur Pencegahan LGBT


Posted on Rabu, 4 Apr 2018 00:24 WIB


ICMI : Negara Perlu Rumuskan Hukum yang Atur Pencegahan LGBT

Jakarta (ICMI Media) – Guna mencegah berkembangnya aktifitas dan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mendesak DPR RI dan Presiden untuk merumuskan norma hukum yang mengatur untuk tidak melegalkan keberadaan komunitas LGBT serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang. 

“Perilaku LGBT dalam agama Islam itu adalah pidana dan dilaknat. Larangan hubungan seksual sejenis sudah jelas ayatnya dalam Al Qur’an. Pelampiasan nafsu seksual sesama jenis hukumnya zina,” tutur Sri Astuti selaku Wakil Ketua Umum ICMI, Rabu (7/2), dalam seminar nasional yang digelar ICMI bertemakan ‘Menyelematkan Generasi Penerus Bangsa Indonesia’, di Jakarta. 

Sri mengingatkan, manusia diciptakan hanya dua kelamin, yakni perempuan dan laki-laki untuk hidup berdampingan dan melakukan pembiakan. Hubungan seksual sejenis yang tidak akan ada pembiakan merupakan aktifitas yang bertentangan dengan fitrah dan norma manusia. 

Untuk itu, Sri menegaskan, pelaku LGBT perlu diberi hukuman berat yang buat jera, demikian juga penganjur, fasilitator, pendonor dan komunitas yang ambil manfaat secara ekonomis dan politis atas kegiatan tersebut. Sehinga orang yang belum melakukan pun menjadi takut untuk melakukannya.

Lagi pula, lanjut Sri, sudah menjadi tugas bersama untuk mencegah semua kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.

Sri juga mengajak semua pihak agar bekerjasama untuk tidak membiarkan keberadaan aktifitas penyimpangan seksual tumbuh di tengah masyarakat di Indonesia. Hal tersebut, sebut Sri, dapat dilakukan dengan pencegahan dan perlindungan anak, mempertegas penegakan hukum. Dan mengoptimalkan rehabilitas untuk pelaku dan korban. 

Adapun tujuan digelarnya seminar nasional tersebut adalah mencari solusi yang dapat dibawa dan diusulkan kepada DPR RI, sebagai usulan revisi UU KUHP yang sedang dibahas supaya memasukan klausal mengenai pelaranan praktek LGBT dengan sanksi yang berat dan tegas. (Mgl)


Tags :





Detail side

Media Terpopuler